KALIMANTAN Utara (Kaltara) tengah berlari kencang untuk menjadi salah satu provinsi terdepan di Indonesia. Beragam potensi ekonomi tengah digali.Selain di bidang perkebunan dan pariwisata, langkahlangkah serius juga tengah digelar untuk mengembangkan bidang pertanian, peternakan, pertambangan, perikanan, dan kelautan sebagai kekuatan ekonomi baru Kaltara.
“Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara tak mau ketinggalan dengan provinsi-provinsi lain. Kaltara sedang bergerak untuk menjadi provinsi yang terdepan. Kita kembangkan semua potensi yang belum tergali secara optimal,“ ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie, belum lama ini.
Menurut Irianto, Kaltara memiliki nilai strategis dari segi bisnis. Selain berbatasan langsung dengan Malaysia, Kaltara juga berada di jalur pelayaran nasional dan internasional AKLI II. Kaltara merupakan pintu gerbang menuju wilayah Asia Pasifik dan Eropa.
Kaltara juga berbatasan langsung dengan Berau yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). “Selain itu, lahan yang ada masih luas untuk pengembangan kawasan industri dan pelabuhan internasional serta mudah dicapai dengan akses darat dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kaltara seperti dari Tanjung Selor, Malinau, dan Tideng Pale,“ ujar Irianto.
Kaltara resmi dimekarkan dari Provinsi Kalimatan Timur dengan dikeluarkannya Undang¬Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012. Kaltara memiliki 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kotamadya Tarakan. Ada pun Ibu Kota Kaltara berada di Tanjung Selor.
Kaltara memiliki luas wilayah 72.567,49 kilometer persegi. Selain kaya akan destinasi wisata, keberagaman etnik, budaya, dan agama juga menjadi kekuatan Kaltara. Selain suku asli -suku Bulungan, Dayak, dan Tidung--penduduk Kaltara juga merupakan pendatang dari Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi.
Menurut Irianto, jika dikelola dengan baik, kondisi heterogen dan majemuk di Kaltara dapat menjadi fondasi kuat bagi tata pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di provinsi tersebut.
“Sebab, dengan masyarakat yang membangun kesadaran diri untuk kompak dan kebersamaan akan berdampak kepada kemajuan suatu daerah dan kemenangan untuk meraih persaingan,“ cetusnya.
Diakui Irianto, saat ini Kaltara masih tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.Namun demikian, dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, lokasinya yang strategis, serta pesona objek-objek wisata yang dimilikinya, ia opti mistis Kaltara bisa berlari kencang menyaingi provinsiprovinsi lainnya.
“Justru kita harus optimistis dan yakin dengan berlari akan menjadikan Kaltara yang sebelumnya di belakang kelak akan jadi yang terdepan,“ cetus Irianto.
Untuk mencapai hal itu, Irianto menjelaskan, Kaltara menyiapkan sebuah strategi yang fokus pada swasembada pangan, perdagangan maritim, energi, dan sumber daya mineral.Pengelolaan potensi tersebut diharapkan akan membawa Kaltara menjadi provinsi yang transparan, tangguh, dan tepercaya.
Mengingat lokasinya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Irianto mengatakan, pihaknya berniat membangun sistem pertahanan yang kuat, baik di darat maupun di laut. “Dengan begitu, Kaltara dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI,“ cetusnya.
Fokus dalam konservasi dan pelestarian kawasan hutan juga tidak akan dilupakan. Sebagai bagian dari paru-paru dunia, hutan Kaltara yang perlu dirawat dan dilestarikan.
“Dari area seluas lebih kurang 23 juta hektare hutan tropis yang melintang di tiga negara (Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia) yang secara ekologis saling berhubungan, 72 persen merupakan wilayah Indonesia dan mayoritas membentang di wilayah Kaltara,“ jelas Irianto.
Ciptakan iklim investasi Lebih jauh, Irianto mengatakan, Kaltara juga berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal, baik dari pihak asing maupun dari investor lokal.Hal itu seiring dengan rencana Pemda Kaltara untuk membangun kawasan indus tri dan perdagangan internasional (KIPI) di daerah Tanah Kuning, Bulungan.
“Untuk membangun iklim usaha kondusif, kami juga berencana membangun infrastruktur jalan dan jembatan, bandara serta sistem jaringan transportasi kereta api,“ terangnya.
Berbagai kemudahan, lanjut Irianto akan diberikan kepada pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kaltara.Asalkan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, proses perizinan tidak akan berbelit belit.
“Meskipun saat ini dalam kondisi serba terbatas, kita tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Alhamdulillah hingga saat ini tidak ada keluhan secara prinsip dari pelaku usaha yang mengurus perizinan di Pemerintah Provinsi Kaltara,“ tandasnya. (Ro/Deo/S-25) BIRO UMUM DAN HUMAS PEMPROV. KALIMANTAN UTARA. Media Indonesia, 11/12/2014, halaman 11
Tidak ada komentar:
Posting Komentar